Ketua Pansus IV DPRD Provinsi NTB, H. Lalu Hadrian Irfani mengatakan, Perda Penyelenggaraan Desa Wisata ini akan memberikan dampak positif bagi pengembangan desa wisata di Provinsi NTB ke depan. Raperda yang tengah disusun ini merupakan inisiatif dewan. Semuanya mengacu pada hasil serapan aspirasi dan regulasi beberapa daerah yang telah membuat desa wisata.

“Hanya NTB yang menggunakan perda atas destinasi desa wisata, walaupun masih banyak hal yang harus di dalami dan dibahas lagi untuk melanjutkan pembahasan atas perda ini, Perda ini akan di usahakan untuk berhasil dengan sebaik-baiknya agar NTB menjadi panutan dalam pelaksanaan kampung wisata dari provinsi lain”.

Pemanfaatan sarana dan prasarana masyarakat setempat, menguntungkan masyarakat sekitar sehingga bisa masyarakat setempat menjadi tuan rumah melalui pengembangan produk wisata pedesaan secara optimal, serta menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan yang menjadi potensi merupakan prinsip utama pemberdayaan desa wisata.

Pemberdayaan desa wisata NTB bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal. Tentunya, sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat desa wisata.

Peraturan daerah ini diharapkan menjadi payung hukum bagi seluruh pemangku kepentingan pengelolaan pariwisata dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri.


admin

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Membangun pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk mencapai Pembangunan Kepariwisataan yang Beberlanjutan (Sustainable Tourism).