Usai dengan Mandalika dan Islamic Center, Sekotong Lombok Barat kini menjadi salah satu destinasi wisata yang terpilih untuk mengembangkan program BISA kemenparekraf RI.

Direktur bidang kelembagaan Kemenparekraf Reza Fahlevi menyampaikan bahwa kami di Kemenparekraf telah menyiapkan panduan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten di seluruh indonesia untuk penerapan CHSE dan Program BISA ini. Dan kami juga akan memberikan penghargaan kepada destinasi di daerah daerah untuk yang menerapkan CHSE ini dengan baik.
Melalui program BISA inilah kami membantu untuk bagaimana CHSE bisa dilaksanakan dengan baik.Tentunya kami berharap program BISA ini dapat membantu masyarakat dan kita semua siap untuk menyambut era yang lebih baik setelah pandemi covid-19 ini berlalu. Ujar Reza

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj.Sitti Rohmi Djalillah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang sebesar besarnya atas perogram BISA dari Kemenparekraf yang sangat membantu dalam mengangkat kembali eksistensi kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat. “tugas kita kedepan adalah bagaimana kita menjaga program yang sudah sangat baik ini, mari kita terus tingkatkan kesadaran kita untuk bagaimana mampu secara continue menerapkan protokol yang sudah di tetapkan” mari kita bersama sama jaga kesehatan bersama, gunakan masker ketika bepergian dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun sehingga Bersih,Indah,Sehat,Aman ini benar benar bisa terealisasikan dengan baik dalam kehidupan sehari hari. Ujar Wagub

Mari kita bersama sama menjaga dan terus berjuang bersama mulai hari ini setelah di launching hingga tahun tahun berikutnya akan semakin baik dengan ikhtiar kita bersama. Tutupnya.

H. Fauzan Khalid mengatakan, destinasi wisata di Sekotong merupakan masa depan Kabupaten Lombok Barat, karena potensi alamnya yang luar biasa. Untuk itu, banyak hal yang harus disiapkan oleh pemerintah terutama penataan lingkungan serta menyediakan fasilitas pendukung lainnya. Untuk itu, Pemda telah menyusun Peraturan Bupati tentang penataan destinasi wisata.

“Supaya wisata ke depannya betul-betul ditata dengan baik,” tegas bupati.

Fauzan menjelaskan, secara umum isi peraturan bupati tersebut adalah mengatur semua kelas hotel yang dibangun oleh para investor harus berstandar kecuali homestay milik masyarakat. Kemudian pemda juga mengatur hal-hal detil lainnya seperti penempatan kabel yang mengharuskan semuanya “underground” atau dibawah tanah.

“Demikan pelabuhan, kami ijinkan hanya tiga yang boleh dibangun. Dua milik swasta dan satu pelabuhan milik pemerintah,” katanya.

Selain itu, Lanjutnya, pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengembangkan 57 desa wisata yang dijadikan sebagai prioritaskan. Semua desa-desa wisata tersebut secara bertahap akan dilakukan digitalisasi. Sehingga website-nya akan tersambung dengan website Dinas Pariwisata Lombok Barat.

“Dan pemda Lobar akan membantu semaksimal mungkin untuk mempublikasikannya. Ini menunjukan kita memiliki atensi besar terhadap pengembangan wisata termasuk bagaimana menjaga lingkungan pesisir kita,” tutupnya.

foto-foto kegiatan

BACA JUGA :


admin

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Membangun pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk mencapai Pembangunan Kepariwisataan yang Beberlanjutan (Sustainable Tourism).