Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Manajemen Krisis Kepariwisataan Nusa Tenggara Barat.

Pertemuan kali ini menghadirkan Para pelaku usaha dan Stakeholder Pariwisata serta SKPD terkait untuk membahas langkah langkah yang perlu dilakukan guna kesiap siagaan dalam upaya mitigasi bencana yang lebih terarah dan sistematis.

Peraturan Menteri Pariwisata (Menpar) Nomor 10 Tahun 2019  tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan, menjadi pedoman mitigasi dan penanganan bencana krisis kepariwisataan yang bersumber dari faktor alam dan non-alam (krisis sosial).

Manajemen Krisis Kepariwisataan(MKK) Diterapkan dalam Evakuasi Wisman dan Wisnus. MKK merupakan pedoman dalam menangani krisis pariwisata di Tanah Air yang mengacu pada standar Organisasi Pariwisata Dunia (United Nations World Tourism Organization/UNWTO).

Tiga kawasan yang menjadi proyek percontohan sosialisasi manajemen krisis kepariwisataan yakni Riau (mewakili regional barat), Jawa Barat (mewakili regional tengah) dan NTB (mewakili regional timur).

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Lalu Moh Faozal dalam Sambutannya memaparkan bahwa Nusa Tenggara Barat sangat membutuhkan pembenahan dalam hal mitigasi bencana pada tiap tiap destinasi wisata yang rawan terjadi bencana alam sehingga pada saat mengevakuasi wisatawan ketika terjadi bencana akan lebih maksimal dan data data yang dimiliki lebih akurat.

Kerangka Kerja MKK

Dalam Kesempatan Ini Biro Komunikasi Kemenpar RI juga meminta agar Pemerintah Nusa Tenggara Barat membangun Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) yang lebih baik dengan membentuk tim MKK NTB, Tourism Crisis Center NTB serta Aspek Manajemen MKK NTB berbentuk lembaga yang nantinya akan disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, tentunya hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mitigasi serta efektivitas dan efisiensi penanganan krisis kepariwisataan, khususnya di destinasi yang terdampak dan rawan akan bencana.


admin

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Membangun pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk mencapai Pembangunan Kepariwisataan yang Beberlanjutan (Sustainable Tourism).