seminar wisata syariahUntuk menangkap peluang yang lebih besar terhadap jumlah kunjungan wisatawan dari kawasan Timur Tengah dan kawasan-kawasan lain yang berpenduduk mayoritas muslim, Nusa Tenggara Barat mulai mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan pariwisata syariah. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Seminar Sehari yang bertemakan NTB menuju Destinasi Wisata Syariah dan Wisata Keluarga Dunia, di Hotel Lombok Raya Mataram (03/06/2015).

Seminar dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.TGH. M. Zainul Majdi. Dalam sambutannya Gubernur mengajak seluruk komponen dan pemangku kepentingan seperti unsur pemerintah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku periwisata, pemerhati dan pegiat kepariwisataan serta stakeholders lainnya untuk secara bersama-sama mengembangkan pariwisata syariah (Halal Tourism) di Nusa Tenggara Barat. “Penduduk kita Nusa Tenggara Barat mayoritas islam, masak kalah dengan daerah lain yang penduduknya tidak mayoritas islam, papar Gubernur”.

Seminar ini mendatangkan narasumber nasional dibidang kepariwisataan seperti Sapta Nirwandar (Pemerhati Pariwisata), Ketua Dewan Syariah Nasional, Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata. selain itu juga menampilkan pembicara dari daerah seperti TGH.Khudari Ibrahim, LC dari (Pemerhati Pariwisata Syariah), TGH. Hasanain Juwaini, Dr.Prayitno Basuki, MA dari akademisi membawakan Rencana Aksi Ripparda dikaitkan dengan Destinasi Wisata Syariah. Dan sebagai moderator adalah Dr.Akhmad Saufi (Universitas Mataram).

Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian Pariwisata telah menetapkan 13 provinsi yang telah siap menjadi destinasi wisata syariah, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. (Menurut informasi terakhir bahwa Provinsi Bali belum memutuskan untuk menerapkan wisata syariah di daerahnya). Penetapan 13 provinsi sebagai destinasi wisata syariah ini ditandai dengan Soft Launching Wisata Syariah di Surabaya Jawa Timur pada Desember 2012 oleh Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia.

Wisata Syariah ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan ketenangan, keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan, khususnya wisatawan muslim terutama bagi mereka yang membawa keluarga. Nantinya mereka tidak merasa terganggu oleh aktivitas wisatawan lain, misalnya wisatawan yang sedang minum minuman beralkohol.

Saat ini ada empat bidang yang telah ditetapkan sebagai fasilitas pilihan untuk wisata syariah yaitu hotel, restoran yang diberikan label halal, biro perjalanan, serta spa dan akan terus dikembangkan. Fasilitas-fasilitas tersebut akan dilakukan sertifikasi halal yang akan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan LP POM. Berdasarkan ketentuan, Hotel Konvensional, fasilitasnya menggunakan istilah atau predikat “BINTANG”. Sedangkan Hotel Syariah namanya HILAL.

Persepsi tentang wisata syariah selama ini sering keliru, sehingga menakutkan bagi daerah atau pelaku pariwisata dalam penerapannya. Wisata syariah adalah wisata yang di dalamnya ada alam, ada budaya, ataupun obyek buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam. Saat ini wisata syariah telah berkembang pesat di beberapa negara seperti Jepang, Malaysia, China, Taiwan, Thailand, Korea, Prancis, Amerika, dan Jerman, tentunya dengan istilah yang berbeda-beda sesuai karakter negaranya.

Sebagai tindak lanjut dari Seminar ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku institusi yang paling bertanggungjawab terhadap pembangunan kepariwisataan, akan menyiapkan satu regulasi untuk pendukung pengembangan destinasi wisata syariah berupa Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah. Tim telah diajukan ke Gubernur untuk ditetapkan, dan dijadwalkan tahun ini dapat diimplementasikan.

Sosialisasi pariwsata syariah ini akan terus dilakukan, selain itu  juga akan diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di beberapa kabupaten/kota Nusa Tenggara Barat untuk mencari dan memantapkan pola penerapan wisata syariah yang paling tepat, sehingga akan memuaskan semua pihak.

Demikian semoga dapat terwujud dengan baik. (Adm).

BACA JUGA :